Pemkab Sampang Kembali Meraih Opini WTP BPK Untuk Ke Empat Kalinya Berturut-turut

SAMPANG – Pemkab Sampang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2021. Capaian ini merupakan yang ke empat kalinya selama kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang (Wabup) Abdullah Hidayat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati H Slamet Junaidi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo pada Jum’at 13 Mei 2022.

Baca juga: Bertolak ke Sumatera Utara, Presiden Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur

Dalam kesempatan itu, Bupati Sampang menyampaikan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK RI adalah pencapaian luar biasa hasil kerja keras semua pihak yang patut disyukuri.

“Alhamdulillah, ini akan menjadi evaluasi atas kinerja kami untuk dipertahankan dari tahun ke tahun. Opini WTP dari BPK juga akan berdampak pada dana insentif daerah, serta sebagai bukti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sampang sudah baik, ” ungkapnya.

Baca juga: Wagub Jatim: Tiap Pemuda Bisa Jadi Duta Besar Indonesia

Atas capaian prestasi tersebut Bupati Sampang sangat mengapresiasi kontribusi seluruh jajaran Pemkab Sampang yang telah berupaya maksimal dalam mengelola keuangan daerah sehingga berhasil meraih Opini WTP yang ke empat kalinya.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

Selain itu, mantan anggota DPR RI tersebut juga melayangkan apresiasi atas kontribusi BPK, yang telah membimbing proses pelaporan di jajaran Pemkab Sampang, sehingga mampu menghasilkan Opini WTP.

“Komunikasi, konsultasi, bimbingan, dan kerja sama terjalin baik selama ini. Sehingga membantu kami dalam memastikan keseluruhan proses pemerintahan berjalan lurus, ” jelas Aba Idi.

Baca juga: Komisioner KPU dan Bawaslu Terpilih, Dosen UB: Jangan Mengulang Kasus Wahyu Setiawan

Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut, menurutnya bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi merupakan bagian dari proses peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Sampang.(*)